Abstrak Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat Sunda ramah tamah (someah), murah senyum, lemah lembut dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat Sunda. Karakteristik post modernism (posmo) dalam pengembangan ilmu adalah karakteristik sikap ilmiah dalam memaknai perubahan sosial masyarakat. Untuk memahami laju percepatan perubahan sosial yang luar bisa maka karaktersitik posmo tidak hanya untuk mengubah sikap ilmiah, melainkan juga dimaksudkan agar substansi telaahannya dikenal baik dan selanjutnya diolah lebih baik. 1. Pendahuluan Dalam membicarakan tentang system adat istiadat dan pendayagunaannya sebagai inovasi teknologi, tampaknya perlu terlebih dahulu memahami hakekat sistem adat itu sendiri bagi suatu masyarakat, dalam hal ini ialah kebudayaan Sunda, yaitu sejauhmana pula member acuan bagi pengaturan sumber daya manusia. Terlepas ataupun terkait dengan keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi, serta kehidupan dan gerak warga masyarakat yang memiliki kebudayaannya, maka kebudayaan itu akan menjadi strategi dan wacana bagi gerak kehidupan. Karena itu tidaklah mengherankan bahwasanya isu kesenjangan dalam kehidupan antar manusia, termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial selalu melatarbelakangi dari setiap gerakan sosial atau social movement. Gerakan sosial itu bisa menjadi indikasi tentang dinamika masyarakat, karena gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk memajukan ataupun menentang perubahan yang berlangsung dalam kelompok atau masyarakat. Gerakan sosial itu adalah mengemukakan tentang paradigm baru atau mempertahankan gagasan lama, ataupun mengajukan gagasan baru sama sekali. Tipe gerakan sosial itu beraneka ragam, mulai dari jenis upaya perubahan struktural mendasar, modifikasi beberapa tatanan, merombak gaya hidup dan unsur kehidupan, sampai kepada gerakan yang berupa untuk menahan gerakan reformasi tersebut atau berlaku sebagai counter movement. Model Desa Da Ka Balarea adalah salah satu model dari rekayasa orang Sunda yang tampaknya memperhatikan dinamika masyarakat, dan pertumbuhan dengan bersandarkan kepada potensi masyarakat dengan lingkungannya. Dalam lingkup intervensi atau rekayasa kebudayaan, maka hakekat dan lingkup kebudayqan ialah acuan aktifitas hidup warga masyarakat penerima intervensi tersebut, yang mungkin memiliki kelemahan, yaitu hanya upaya membina ketergantungan warga masyarakat itu kepada orang lain, dan pihak luar atau pemberi bantuan. Pendayagunaan sistem adat sebagai penggerak inovasi teknologi dan manajemen sumber daya manusia itu sejauhmana berkaitan dengan paradigm pembangunan regional atau pembangunan Indonesia? Apakah paradigma pembangunan itu lebih menekankan pada eksploitasi sumber daya manusia bagi keberhasilan program semata-mata, ataukah pemberdayaan budaya lokal adalah dalil agar diikuti oleh warga masyarakat tersebut. 2. Pembahasan 1) Peran Budaya Sunda Sumbangan kebudayaan lokal, atau kebudayan daerah Sunda dalam tatanan kebudayaan nasional cukup besar, hal itu bukan karena kebudayaan Sunda didukung oleh para pelaku budayanya sebagai kelompok etnik kedua terbesar di Indonesia, tetapi oleh karakteristik budaya Sunda dan peran para pelakunya itu dalam mengembangkan kebudayaannya. Atas asumsi bahwasanya karakteristik budaya Sunda itu lentur dan adaptif serta terbuka, maka secara nasional telah memberikan sumbangan penting kepada dasar hakekat kelenturan sikap serta tindakan manusia Indonesia. Karena itu arus dan lingkup globalisasi yang membawa perubahan selalu dengan cepat dapat dipahami, seperti orang Sunda melihat segala perubahan itu untuk ngindung ka waktu, ngabapa ka zaman (artinya, beribu kepada waktu, berbapak kepada zaman) yang seringkali dikontrol oleh uga, ungkapan yang memprediksi tentang masa mendatang. Kebudayaan Sunda menurut Prof. Judistira K. Garna, Ph.D (2008:135) sebagai perangkat acuan pedoman dan perangkat control social seperti dikemukakan dalam ungkapan, silih asah, silih asih, silih asuh (yang artinya saling mengasihi, mengasah, dan saling mengasuh dalam menciptakan masyarakat yang tebteram serta teratur) dan nasehat agar supaya nyaliksik ka buuk leutik (jangan memeras rakyat kecil); maka biasanya kritik dari ungkapan dalam kirata (atau suatu ungkapan yang dikemukakan itu, dikira-kira nyata). Dalam lingkup nasional entitas politik akan memberikan berbagai karakteristik sosial budaya yang membuat warganegara dari suatu negara merasa sebagai suatu bangsa. Karakteristik sosial budaya mengikat perasaan menjadi suatu bangsa, walaupun warganegara tersebut tidak satu asal keturunan, tetapi menggunakan satu bahasa nasional seperti bahasa Indonesia. Karena itu bahasa Indonesia dianggap sebagai pemeersatu terkuat bangsa Indonesia, yang telah berhasil menjadi suatu kendaraan kebudayaan (vehicle of culture) yaitu istilah Kluckhohn untuk menyatakan fungsi bahasa atau digunakan dalam alat komunikasi, pola pikiran, dan penyebarluasan ide dari kebudayaan nasional kepada kebudayaan regional dan menuju pada kebudayaan lokal, atau berlangsung yang sebaliknya gagasan dari budaya lokal ke tahap tengah, yaitu kebudayaan regional; dan atas, yaitu kebudayaan nasional. Kebudayaan dalam berbagai bentuknya merupakan kristalisasi dari cara berpikir suatu masyarakat. Dan cara berpikir suatu masyarakat merupakan akumulasi dari noktah-noktah pengalaman sejarah yang dilaluinya, yang terus menerus mengalami perubahan dan sarat dengan proses evaluasi. Setiap proses sejarah kebudayaan senantiasa menyisakan debu-debu anomali disamping produk unggulan yang menjadi ciri dari suatu pase kebudayaan tertentu yang nantinya menjadi identitas dari suatu pase peradaban tertentu. Dalam kondisi itulah, setiap masyarakat, setiap masyarakat bangsa dengan kebudayaannya akan senantiasa berhadapan dengan problematikanya masing-masing. Problematika budaya dalam masyarakat Sunda, seperti halnya masyarakat Indonesia pada umumnya adalah adanya indikasi proses pengasingan atau peminggiran (marginalisasi) kebudayaan dan tradisi lokal oleh masyarakat etniknya sendiri. Hal ini lebih terasa terjadi di perkotaan, dan secara perlahan namun pasti hal yang sama terjadi di pelosok dan perdesaan. Proses marginalisasi bahkan hilang dan matinya sebuah kebudayaan memang merupakan hal yang lumrah terjadi, akan tetapi kita melihat percepatan proses yang terjadi di Indonesia, khususnya yang dialami kebudayaan Sunda, terjadi dalam waktu yang relatif cepat dan terjadi secara bersamaan dalam berbagai seginya. Akhirnya, kini tradisi dan kebudayaan tradisional Sunda hanya tinggal sebagai tontonan dan ‘’kalangenan’’, serta sebagai bukti historis masa lalu etnik Sunda. Menurut Ahmad Gibson Al-Bustomi (2007:1) mengatakan: ‘’dalam dimensi ekonomis, tradisi dan kebudayaan tradisional kini hanya sebagai asset wisata.’’ Entitas kebudayaan, dengan segala aspeknya sebagai indikasi dari keberadaan suatu bangsa (etnis) tidak bisa begitu saja dinafikan dan dianggap sepele. Karena kebudayaan dan tradisi merupakan soko guru dan sumber referensi bagi kepribadian masyarakat bangsa atau etnik tersebut. Etnik Sunda, sebagaimana etnik dan bangsa lainnya di dunia, mengalami sejarah pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu unsur dari entitas kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang secara langsung membentuk cara pandang masyarakat tersebut terhadap diri, dan dunianya. Cara pandang ini sekaligus menjadi suatu sistem keyakinan tentang ‘’kebenaran sejati’’. Suatu paradigma yang menentukan cara berpikir, bertindak dan berkreasi. Sistem pengetahuan dan keyakinan sebagai suatu system paradigm selalu mengalami perubahan secara bertahap dan bersifat sinergis. Perubahan yang selalu sarat dengan proses evolusi sesuai dengan tuntutan perkembangan dan tantangannya. Persoalannya adalah bagaimana perubahan itu terjadi? Dan bagaimana peran sistem pengetahun awal (budaya dan tradisi local) berperan dalam proses perubahan itu; Dan bagaimana posisi budaya baru dalam prosesi perubahan itu. Bila kita menggunakan teorema C.A van Peursen (Ahmad, 2007:1) tentang fase-fase perkembangan budaya yang mempetakan perubahan kebudayaan suatu bangsa, ia membagi pase perkembangan budaya itu dalam tiga babak (hingga budaya modern tentunya). Yaitu pase mistis, ontologism dan fungsional. Van Peursen mempetakan perkembangan budaya tersebut berdasar pola relasi manusia (S, Subjek) dengan dirinya dan dengan lingkungannya (O, Objek). Pola relasi terbuka, tertutup dan partisipatif. Seperti halnya masyarakat bangsa lainnya di muka bumi, masyarakat etnis Sunda pun mengalami perubahan dengan tahapan yang kurang lebih sama. Kebudayaan Sunda, bila melihat catatan sejarah kebudayaan yang kita miliki dan diterima, dibangun di atas paradigm mitis yang cukup kaya dan juga sangat mengakar. Hal ini seperti dijelaskan Van Peuren ditandai oleh tidak adanya garis pemisah yang jelas dan tegas antara manusia dan dunia, antara subjek dan objek. Masyarakat Sunda sebagai individu masih merupakan sebuah lingkaran yang terbuka, belum memiliki eksistensi yang bulat. Masyarakat Sunda masih diresapi oleh kekuatan lingkungan social dan alam raya. Terdapat persoalan mendasar berkenana dengan term ‘’eksistensi manusia’’ yang digunakan dalam teorema van Peursen ini. Karena, disadari atau tidak van Peursen pun pada akhirnya termakan oleh asumsi modern tentang apa yang dimaksud dengan ‘’individu yang bulat’’, eksistensi. Yaitu individu ‘’dewasa’’ yang telah memiliki kesadaran penuh untuk mandiri dan terlepas dari lingkungan dan tekanan sosial dan alam raya dalam menentukan identitas dirinya. Sementara dalam tata piker ‘’tradisional’’ pada umumnya, yang disebut sebagai individu yang bulat adalah justru karena ia berada dalam relasi yang lengkap dengan masyarakat, alam raya, kekauatan supra natural atau Tuhan. Hal ini bisa kita lihat dalam prinsip ‘’papat kalmia pancer’’. Manusia yang telah sampai pada tingkat kesempurnaan adalah manusia yang telah membangun relasi antara dirinya, alam raya serta kekuatan supra natural. Hal ini dapat dilihat dalam mitos-mitos tentang perjalanan prosesi perjalanan hidup manusia dalam mencapai kesempurnaan hidup. Hal ini dapat dilihat dalam mitos Lutung Kasarung, Mundinglaya di Kusumah, Sangkuriang dan lainnya. Prinsip ini didasarkan pada asumsi tentang mikro dan makro kosmos. Pengembaraan dalam mikro-kosmos tak jarang disikapi sebagai pengembaraan dalam diri (mikro-kosmos), penguasaan alam (makro kosmos) senantiasa diawali dengan penguasaan diri (mikro-kosmos). Diri (mikro-kosmos) selalu menjadi awal perjalanan dan sekaligus akhir perjalanan, itulah yang disebut dengan menemukan diri sendiri. Begitu juga perjalanan dalam diri, selalu dimanipestasikan dalam bentuk perjalanan di alam raya (makro-kosmos). Ketika budaya Sunda berinteraksi dengan kebudayaan dan sistem keyakinan (agama) lain dari luar: Hindu, Budha dan Islam; budaya Sunda mengambil peran dinamis dalam proses pertemuan sistem nilai itu. Secara khusus dalam proses pertemuannya dengan Hindu dan Budha. Akan tetapi ketika pertemuan dengan sistem nilai Islam dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama (dibandingkan dengan prosesi pertemuan dengan sistem nilai Hindu dan Budha), karena tiba-tiba harus pula berhadapan dengan tekanan dan penaklukan Mataram dan kolonialisme Barat, tata pikir modern dan gerakan pemurnian Islam, prosesi budaya itu mengalami kemacean. Hambatan yang dialami dalam interaksi budaya Sunda-Islam sangat terasa ketika terjadi gerakan pemurnian Islam yang dicirikan oleh kecenderungan proteksi yang radikal terhadap adanya internalisasi budaya local terhadap pemikiran (tafsir) keagamaan. Kecenderungan tekstual dari pemurinian Islam seolah-olah menutup seluruh kesempatan bagi terjadinya dialog pemikiran Islam dan sistem nilai lokal (budaya Sunda). Persoalan tersebut hampir menghabiskan seluruh konsentrasi masyarakat Sunda terhadap proyek budaya sehingga mengalami kemacetan yang cukup berarti. Secara cultural dalam proses awal pertemuan sistem nilai budaya sunda dan sistem nilai Islam yang dilakukan oleh para penyebar Islam awal (para Wali), relative berhasil. Hal ini dikarenakan para wali memberikan apresiasi positif terhadap keberadaan budaya lokal Sunda, bahkan dijadikan modal dasar bagi prosesi pertemuan kultural tersebut, baik dalam aspek sistem nilai keyakinan maupun aspek budayanya. Dalam analisa teorema strategi kebudayaan van Peursen dapat dilihat bahwa proses peralihan dari relasi budaya mistik ke relasi ontologis yang dipelopori oleh para penyebar Islam awal yang dinakhodai oleh Sunan Gunung Jati. Sistematika efistem filsafat (Islam) dalam gentre metafisika-sufistik, secara sistematik telah mampu menjembatani pertemuan sistem pengetahuan dan efistem Islam, walaupun belum bisa dikatakan telah selesai. Pase awal ini baru ini berhasil membangun dasar-dasar eifstem yang mempertemukan kedua sistem pengetahuan tersebut: sistem pengetahuan Sunda Islam. Suatu sistem pengetahuan yang apabila dalam tatapikir keagamaan secara radikal, dilihat sebagai suatu sistem pengetahuan sinkretis yang berbau ‘’bid’ah’’. Ketika masyarakat Sunda sedang serius menggarap mega proyek filosofis yang harus disebut belum selesai ini, tiba-tiba masyarakat Sunda harus banting setir menghadapi tekanan hegemoni budaya Mataram di Tatar Sunda yang dicirikan oleh upaya peralihan pusat budaya ke timur, Mataram. Mereka dipaksa untuk menggunakan terapi piker mistis dan ontologis ala Mataram (Jawa)-Islam yang dibangun oleh delapan wali penyebar Islam lainnya. Paradigma yang ‘’mengikis habis’’ fondasi efistem budaya Sunda termasuk fondasi efistem budaya Sunda-Islam yang dibangun oleh penyebar Islam di tatar Sunda, khususnya di wilayah Priangan. Bagaimana tidak disebut ‘’dikikis habis’’ bila bahasa sebagai salah satu ciri paling mendasar dari suatu bangsa (etnik) mengalami goncangan luar biasa. Keberhasilan projek efistem yang dibangun oleh para perintis dan para ulama serta budayawan Sunda dan Sunda Islam mengalami titik nadir kematiannya. Peralihan arah angin ini membuat kebudayaan Sunda berdiri tertatih-tatih ketika berhadapan dengan perubahan dan tekanan yang demikian keras. Berkenaan dengan hegemoni dan peralihan pusat budaya ini, Mikihiro Moriyama, mencatat ‘’Bukan hanya ranah kesenian, tetapi juga administrasi pemerintahan, gaya hidup, dan bahasa yang terkena dampaknya: selama hamper dua ratus tahun kesusatraan Sunda berkembang menurut etika Jawa. Contoh yang paling jernih adalah bentuk sajak yang dalam wilayah penuturan bahasa Sunda disebut dangding yang diadaptasi dari tembang macapat’’. Yang terakhir ini, dapat kita temukan dalam kesenian Cianjuran

A. Abstrak
Manajemen Berbasis Sekolah merupakan satu bentuk agenda reformasi pendidikan di Indonesia yang menjadi sebuah kebutuhan untuk memberdayakan peranan sekolah dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Secara esensial Manajemen Berbasis Sekolah menawarkan diskursus ketika sekolah tampil secara relatif otonom, dengan tidak mereduksi peran pemerintah, terutama dalam bidang pendanaan.
Hal tersebut tentunya akan berakibat pada mutu pendidikan. Apabila mutu pendidikan hendak diperbaiki, maka perlu ada pimpinan dari para profesional pendidikan. Manajemen mutu merupakan sarana yang memungkinkan para profesional pendidikan dapat beradaptasi dengan kekuatan perubahan yang akan bermuara pada sistem pendidikan bangsa kita.

B. Pendahuluan
Sejak bergulirnya reformasi pertengahan tahun 1998, telah terjadi gelombang perubahan dalam segala sendi kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini merupakan pergeseran terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini penggunaan pradigma sentralistik selanjutnya terjadi pergeseran orientasi menuju paradigma desentralistik. Perubahan orientasi paradigma ini diberlakukan melalui penetapan perundang-undangan mengenaai Pemerintah Daerah, yang lebih sering kita dengar dengan terminologi otonomi daerah.
Perubahan orientasi paradigma tersebut telah melahirkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dinamis. Seluruh aktivitas yang dilakukan cenderung berdasarkan aspirasi setempat (kedinasan), sehingga sasaran lebih terjamin pencapaiannya. Dengan demikian, prinsip efektivitas terhadap perencanaan nasional maupun daerah diharapkan terpenuhi secara maksimal dan optimal. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pemetaan permasalahan bersifat objektif, aktual, konstektual dan berbagai masalah teridentifikasi secara objektif.
Salah satu implementasi dari penerapan paradigma desentralisasi itu adalah di sektor pendidikan. Sektor pendidikan selama ini ditengarai terabaikan dan dianggap hanya sebagai bagian dari aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan politik. Akibatnya, sektor pendidikan dijadikan komoditas berbagai variabel di atas oleh para pengambil kebijakan, baik oleh eksekutif maupun legislatif ketika mereka menganggap perlu mengangkat isu-isu kependidikan yang dapat meningkatkan perhatian publik terhadap mereka. Memang ironis dan memprihatinkan ketika bangsa lain justru menjadikan pendidikan sebagai leading sector pembangunannya, menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Begitulah sektor pendidikan ditempatkan selama ini, ia tidak menjadi leading sector dalam perencanaan pembangunan mutu manusia secara nasional. Padahal amanah terpenting dari kemerdekaan bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Seharusnya seluruh perencanaan dan aktivitas apa pun yang dilakukan adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan merupakan salah satu bidang yang disentralisasikan yang berkaitan erat dengan filosofi otonomi daerah. Secara esensial landasan filosofis otonomi daerah adalah pemberdayaan dan kemandirian daerah menuju kematangan dan kualitas masyarakat yang dicita-citakan (Gafar, 2000). Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling penting dalam kehidupan manusia. Ia merupakan bentuk strategi budaya tertua bagi manusia untuk mempertahankan berlangsungnya eksistensi mereka (Fakih dalam Wahono, 2000: iii). Oleh karenanya, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya harus dilakukan secara terus menerus. Melalui pendidikan diharapkan pemberdayaan, kematangan, dan kemandirian serta mutu bangsa secara menyeluruh dapat terwujud. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat fungsional bagi setiap manusia dan memiliki kedudukan strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tantangan lainnya yang mempengaruhi pendidikan adalah perubahan yang terjadi akibat semakin mengglobalnya tatanan pergaulan kehidupan dunia saat ini. Di era globalisasi, kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas tidak bisa ditawar lagi dengan adanya tantangan yang dihadapi yakni persaingan dengan negara lainnya, khususnya negara tetangga di kawasan ASEAN. Padahal saat ini kualitas sumber daya manusia negara kita berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh UNDP pada tahun 2000 berada pada peringkat ke-109. Padahal Singapura, Malaysia, Thailand dan Fhilipina lebih baik peringkatnya dari kita. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kita semua sepakat bahwa pendidikan memegang peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri (Suryadi, 1999).
Walaupun tujuh tahun telah berlalu sejak penetapan UNDP tahun 2000 tentang peringkat mutu sumber daya manusia Indonesia, ternyata hingga saat ini bukannya semakin meningkat meningkat, tetapi tetap jalan ditempat, bahkan teridentifikasi semakin menurun. Berdasarkan laporan World Economic Forum, tingkat daya saing Indonesia pada tahun 2006 berada diurutan ke-50, Malaysia ke-26, Singapura ke-5, India ke-43 dan Korea Selatan ke-24. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia melalui pendidikan, dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan yang semakin mendesak.
Terminologi pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa tumpuan utamanya dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan berada pada pendidikan persekolahan. Karena itu, upaya reformasi pendidikan ditujukan untuk memperbaiki sistem pendidikan persekolahan agar dapat menjawab tantangan nasional, regional dan global yang berada di hadapan kita.
Salah satu pendekatan yang dipilih di era desentralisasi sebagai alternatif peningkatan kualitas pendidikan persekolahan adalah pemberian otonomi yang luas di tingkat sekolah serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Pendekatan tersebut dikenal dengan model Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS) atau School Based Management.
Mutu menjadi satu-satunya hal yang sangat penting dalam pendidikan, bisnis dan pemerintahan. Saat ini memang ada masalah dalam sistem pendidikan. Lulusan SMK atau perguruan tinggi tidak siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Para siswa yang tidak siap jadi warga negara yang bertanggung jawab dan produktif itu, akhirnya hanya jadi beban masyarakat. Para siswa itu adalah produk sistem pendidikan yang tidak terfokus pada mutu, yang akhirnya hanya memberatkan anggaran kesejahteraan sosial saja. Adanya lulusan lembaga pendidikan yang seperti itu berdampak pula pada sistem peradilan kriminal, lantaran mereka tak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang, dan yang lebih parah lagi, akhirnya mereka menjadi warga negara yang merasa terasing dari masyarakatnya.
Bila mutu pendidikan hendak diperbaiki, maka perlu ada pimpinan dari para profesional pendidikan. Manajemen mutu merupakan sarana yang memungkinkan para profesional pendidikan dapat beradaptasi dengan kekuatan perubahan yang memukul sistem pendidikan bangsa ini. Pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita sebenarnya sudah ada dalam komunitas pendidikan kita sendiri. Kesulitan utama yang dihadapi para profesional pendidikan sekarang ini adalah ketidakmampuannya menghadapi sistem yang gagal sehingga menjadi tabir bagi para profesional pendidikan itu untuk mengembangkan atau menerapkan proses baru pendidikan yang akan memperbaiki mutu pendidikan.
Pendidikan harus mengubah paradigmanya. Norma-norma dan keyakinan-keyakinan lama harus dipertanyakan. Sekolah mesti belajar untuk bisa berjalan dengan sumber daya yang sedikit. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa mengembangkan keterampilan yang akan mereka butuhkan untuk bersaing dalam perekonomian global. Sayangnya, kebanyakan sekolah masih memandang bahwa mutu akan meningkat hanya jika masyarakat bersedia memberi dana yang lebih besar. Padahal dana bukanlah hal utama dalam perbaikan mutu pendidikan. Mutu pendidikan akan meningkat bila administrator, guru, staf dan anggota dewan sekolah mengembangkan sikap baru yang terfokus pada kepemimpinan, kerja tim, kooperasi, ekuntabilitas dan pengakuan.
Para profesional pendidikan sekarang ini kurang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang diperlukan untuk menyiapkan para siswanya memasuki pasar kerja global. Tradisi rupanya menghalangi proses pendidikan untuk melakukan perubahan yang diperlukan agar programnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Masyarakat menuntut mutu pendidikan diperbaiki, namun masyarakat enggan mendukung dunia pendidikan untuk mengupayakan perbaikan. Banyak profesional pendidikan yang takut pada perubahan dan tidak tahu cara menjawab tantangan zaman.
Para profesional pendidikan mestinya sadar, program mutu di dunia komersial tidak bisa dijalankan dalam bidang pendidikan. Karena proses kerja, budaya dan lingkungan organisasi di kedua bidang itu berbeda. Para profesional pendidikan harus diberi program mutu yang khusus dirancang untuk dunia pendidikan. Salah satu komponen penting program mutu dalam pendidikan adalah mengembangkan sistem pengukuran yang memungkinkan para profesional pendidikan mendokumentasikan dan menunjukkan nilai tambah pendidikan bagi siswa dan komunitasnya.
Masyarakat dan dunia pendidikan mesti mengeliminasi fokus jangka pendeknya. Salah satu ciri dunia modern adalah terjadinya perubahan yang konstan. Perubahan merupakan hal penting. Manajemen mutu dapat membantu sekolah menyesuaikan diri dengan perubahan melalui cara yang positif dan konstruktif. Penyelesaian yang cepat tidak akan memecahkan persoalan pendidikan masa kini. Penyelesaian masalah secara cepat sudah pernah dilakukan, dan terbukti gagal. Oleh sebab itu diperlukan dedikasi, fokus dan keajegan tujuan dalam memperbaiki mutu pendidikan. Untuk mencapai lingkungan pendidikan yang bermutu, semua stakeholder pendidikan mesti memiliki komitmen pada proses transformasi.

C. Pembahasan
1. Peran Manajemen Berbasis Sekolah
Lembaga pendidikan formal atau sekolah dikonsepsikan untuk mengembangkan fungsi reproduksi, penyadaran dan mediasi secara simultan. Fungsi-fungsi sekolah itu diwadahi melalui proses pendidikan dan pembelajaran sebagai inti bisnisnya. Pada proses pendidikan dan pembelajaran itulah terjadi aktivitas kemanusiaan dan pemanusiaan sejati. Tiga pilar fungsi sekolah yakni fungsi pendidikan sebagai penyadaran; fungsi progresif pendidikan dan; fungsi mediasi pendidikan ( Danim, 2007:1).
Hal tersebut nampak bahwa sekolah hanyalah salah satu dari subsistem pendidikan karena lembaga pendidikan itu sesungguhnya identik dengan jaringan-jaringan kemasyarakatan. Fungsi penyadaran atau fungsi konservatif bermakna bahwa sekolah bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat dan membentuk kesejatian diri sebagai manusia. Pendidikan sebagai instrumen penyadaran bermakna bahwa sekolah berfungsi membangun kesadaran untuk tetap berada pada tataran sopan santun, beradab, dan bermoral di mana hal ini menjadi tugas semua orang.
Pendidikn formal, informal dan pendidikan kemasyarakatan merupakan pranata masyarakat bermoral dengan partisipasi total sebagai replica idealnya. Partisipasi anak didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran bukan sebagai alat pendidikan, melainkan sebagai intinya. Sebagai bagian dari jaring-jaring kemasyarakatan, masyarakat pendidikan perlu mengemban tugas pembebasan, berupa penciptaan norma, aturan, prosedur, dan kebijakan baru. Orang tua, guru, dan dosen harus mampu membebaskan anak-anak dari aneka belenggu, bukan malah menindasnya dengan cara menetapkan norma tunggal atau menuntut kepatuhan secara membabi buta. Mereka perlu membangun kesadaran bagi lahirnya proses dialogis yang mengantarkan individu-individu secara bersama-sama untuk memecahkan masalah eksistensial mereka. Tidak menguntungkan jika anak dan anak didik diberi pilihan tunggal ketika mereka menghadapi fenomena relatif dan normatif, termasuk fenomena moralitas.
Fungsi konservatif atau fungsi penyadaran sekolah sebagai lembaga pendidikan masih menjelma dalam sosok konservatisme pendidikan persekolahan, bukan sebagai wahana pewarisan dan seleksi budaya, ditandai denga makin terperosoknya kearifan generasi dalam mewarisi nilai-nilai mulai peradaban masa lampau. Bukti konservatisme pendidikan formal benar-benar nyata di dalam alur perjalanan sejarah. Seperti dikemukakan oleh Ash Hatwell (1995), diperlukan waktu sekitar 100 tahun bagi teori dan ide ilmiah untuk dapat mempengaruhi isi, proses, dan struktur persekolahan. Bersamaan dengan itu, perubahan wajah dunia terus berakselerasi. Misalnya, pada abad ke-20 telah diproduksi konsep dan teori yang radikal tentang alam, realitas dan epistemologi.
Munculnya teori relativitas, mekanika kuantum, dan penemuan ilmiah lainnya adalah contoh nyata revolusi di bidang keilmuan. Memang, evolusi perilaku sosial jauh lebih cepat dibandingkan dengan evolusi spesies-genetik nonrekayasa. Meski kita harus pula menerima realitas bahwa pendidikan formal belum menampakkan pergeseran fungsi progresifnya yang signifikan. Fungsi reproduksi atau fungsi progresif merujuk pada eksistensi sekolah sebagai pembaru atau pengubah kondisi masyarakat kekinian ke sosok yang lebih maju. Selain itu, fungsi ini juga berperan sebagai wahana pengembangan, reproduksi, dan desiminasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Para peneliti, penulis buku, pengamat, pendidik, guru, tutor, widyaiswara, pemakalah seminar, dan sejenisnya adalah orang yang banyak bergulat dengan pengkajian, penelitian, penelaahan, dan desiminasi ilmu. Saat ini fungsi progresif sekolah sebagai lembaga pendidikan terus menampakkan sosoknya, meski belum menunjukkan capaian yang signifikan, setidaknya pada banyak daerah dan jenis sekolah. Di daerah pedalaman misalnya, masih banyak sekolah yang sulit mempertahankan kondisinya pada taraf sekarang, apalagi mendongkrak mutu kinerjanya. Meski harus diakui pula, pada banyak tempat telah lahir sekolah-sekolah unggulan atau sekolah-sekolah yang diunggulkan oleh masyarakat karena mampu mengukir prestasi, misalnya peningkatan hasil belajar siswa.
Fungsi itu akan lebih lengkap jika pendidikan juga melakukan fungsi mediasi, yaitu menjembatani fungsi konservatif dan fungsi progresif. Hal-hal yang termasuk kerangka fungsi mediasi adalah kehadiran institusi pendidikan sebagai wahana seosialisasi, pembawa bendera moralitas, wahana proses pemanusiaan dan kemanusiaan umum, serta pembinaan idealisme sebagai manusia terpelajar.
Di Negara kita, pelembagaan MBS dipandang urgen atau mendesak. Hal itu sejalan dengan tuntutan masyarakat agar lembaga pendidikan persekolahan dapat dikelola secara lebih demokratis dibandingkan dengan pola kerja ‘’dipandu dari atas’’ sebagaimana dianut oleh negara yang menerapkan pemerintahan sentralistik. Persoalan utama di sini bukan terletak pada apakah format manajemen sekolah yang dipandu secara sentralistik itu lebih buruk ketimbang pendekatan MBS yang memuat pesan demokratisasi pendidikan, demikian juga sebaliknya. Persoalan yang paling esensial adalah apakah dengan perubahan pendekatan manajemen sekolah itu akan bermaslahat lebih besar dibandingkan dengan format kerja secara sentralistik ini, terutama dilihat dari kepentingan pendidikan anak.
Maslahat aplikasi MBS bagi peningkatan kinerja sekolah dan perbaikan mutu hasil belajar peserta didik pada sekolah-sekolah yang menerapkannya masih harus diuji di lapangan. Prakarsa menuju perbaikan mutu melalui perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi pengelolaan pendidikan tidak mungkin diperoleh secara segera. Hal ini sejalan dengan konsep Kaizen, bahwa kemajuan dicapai bukanlah sebuah lompatan besar ke depan. Menurut Kaizen kemajuan dicapai karena perubahan-perubahan kecil yang bersifat kontinu atau tanpa henti dalam beratus-ratus dan bahkan beribu-ribu detail yang berhubungan dengan usaha menghasilkan produk atau pelayanan.
Menurut Tony Barner (1998) asumsi yang mendasari perubahan dalam Kaizen adalah bahwa kesempurnaan itu sebenarnya tidak ada. Hal ini bermakna bahwa tidak ada kemajuan, produk, hubungan, sistem, atau struktur yang bisa memenuhi ideal. Kondisi ideal itu hanyalah sebuah abstraksi yang dituju. Oleh karena itu, selalu tersedia ruang dan waktu untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan dengan jalan melakukan modifikasi, inovasi, atau bahkan imitasi kreatif. Terlepas dari itu semua, pelembagaan MBS hampir dipastikan bahwa aplikasi MBS akan mendorong tumbuhnya lembaga pendidikan persekolahan berbasis pada masyarakat (community-based education) ataua manajemen pendidikan berbasis masyarakat (MPBM), khususnya di bidang pendanaan, fungsi kontrol, dan pengguna lulusan.
Pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat persekolahan merupakan salah satu bentuk bahwa pendidikan berbasis masyarakat menjadi isu sentral kita. Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) 2000-2004 disebutkan bahwa salah satu program pembinaan pendidikan dasar dan menengah adalah mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis seakolah/masyarakat (school/community-based education) dengan memperkenalkan Dewan Pendidikan (dalam UU ini disebut Dewan Sekolah) di tingkat kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di tingkat sekolah.
Penggunaan MBS secara ekonomi mendorong masyarakat, khususnya orang tua siswa, untuk menjadi salah satu fondasi utama secara finansial bagi operasi sekolah, mengingat pendidikan persekolahan itu tidak gratis (education is not free). Pemikiran ini tidak mereduksi peran pemerintah yang dari tahaun ke tahun diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pada kadar yang makin meningkat. Secara akademik, masyarakat akan melakukan fungsi kontrol sekaligus pengguna lulusan. Di sini akuntabilitas sekolah akan teruji. Juga secara proses, berhak mengkritisi kinerja sekolah agar lembaga milik publik ini tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi utamanya. Dengan MBS adalah keharusan bagi masyarakat untuk menjadi fondasi sekaligus tiang penyangga utama pendidikan persekolahan yang berada pada radius tertentu tempaat masyarakat itu bermukim. Serta MBS merupakan salah satu bentuk reformasi manajemen pendidikan (reformation in education management) di tanah air.
Lebih lanjut Levacic (1995) dalam Bafadal (2003:91) proses menajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (MPMPBS) meliputi:
a. Penetapan dan atau telaah tujuan sekolah;
b. Review keberhasilan pelaksanaan rencana tahunan sekolah sebelumnya;
c. Pengembangan prioritas kerja dan jadwal waktu pelaksanaan;
d. Justifikasi program prioritas dalam kesesuaiannya dengan konteks sekolah;
e. Perbaikan rencana dengan melengkapi berbagai aspek perencanaan;
f. Implikasi sumber daya dalam pelaksanaan program prioritas dan;
g. Pelaporan hasil.

Keberhasilan penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah sangat ditentukan political will pemerintah dan kepemimpinan di persekolahan. Ironisnya selama ini, political will tersebut tidak utuh sebagai pendukung utama, demikian juga kepemimpinan di persekolahan yang cenderung memakai pendekatan birokratis hirarkis dan bukannya demokratis.
Walaupun political will adakalanya terlihat tidak begitu utuh dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, seharusya diimbangi dengan format kepemimpinan kepala sekolah yang handal dalam memimpin persekolahan. Menurut Nurkolis (2003:141) kepemimpinan adalah isu kunci dalam MBS, bahkan dalam beberapa terminology Site-Based Leadership digunakan sebagai pengganti Site-Based Management. Dalam implementasi MBS maka diperlukan perspektif dalam keterampilan kepemimpinan baik pada tingkat pemerintahan maupun tingkat sekolah.
Berbagai fenomena yang terlihat dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, menunjukkan bahwa masih diperlukan kemauan yang kuat dari pihak pemerintah dan lingkungan sekolah dalam melakukan perubahan sistem penyelenggaraan manajemen persekolahan. Tidak mungkin melakukan perubahan secara utuh dan komprehensif, jika semua pihak yang terlibat tidak menunjukkan kemauan yang kuat untuk melakukan perubahan itu. Oleh karenanya, pengenalan secara mendalam dan mendasar tujuan penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah merupakan sebuah keharusan oleh siapa saja yang bertanggung jawab dan merasa berkepentingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan persekolahan.
Dengan MBS unsur pokok sekolah (constituent) memegang kontrol yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolah inilah yang kemudian menjadi lembaga nonstruktural yang disebut dewan sekolah yang anggotanya terdiri dari guru, kepala sekolah, administrator, orang tua, anggota masyarakat, dan murid (Nurkolis, 2003:42).
Perluasan keikutsertaan masyarakat dalam sistem manajemen persekolahan merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah dalam hal ini bukan lagi hanya milik sekolah tetapi hakikat sekolah sebagai sub-sistem dalam sistem masyarakat direkonstruksi sehingga fungsi pendidikan dikembalikan secara utuh dalam melestarikan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

2. Peran Manajemen Mutu Terpadu
Dr. W. Edward Deming (Arcaro, 2006:8) diakui sebagai “Bapak Mutu’’. Beberapa prinsip pokok yang dapat diterapkan dalam bidang pendidikan antara lain:
a. Anggota dewan sekolah dan administrator harus menerapkan tujuan mutu pendidikan yang akan dicapai.
b. Menekankan pada upaya pencegahan kegagalan pada siswa, bukannya mendeteksi kegagalan setelah peristiwanya terjadi.
c. Asal diterapkan secara ketat, penggunaan metode kontrol statistik dapat membantu memperbaiki autcomes siswa dan administratif.

Dr. Joseph M . Juran (Arcaro, 2006:8) diakui sebagai salah seorang “Bapak Mutu” . Dr. Juran berlatar pendidikan teknik dan hukum. Seperti halnya Deming, Juran adalah ahli statistik terpandang. Juran menyebut mutu sebagai ‘’tepat untuk pakai’’ dan menegaskan bahwa dasar misi mutu sebuah sekolah adalah ‘’mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat. Lebih lanjut Juran mengatakan bahwa ‘’tepat untuk dipakai’’ lebih tepat ditentukan oleh pemakai bukan oleh pemberi.
Pandangan Juran tentang mutu merefleksikan pendekatan rasional yang berdasarkan fakta terhadap organisasi bisnis dan amat menekankan pentingnya proses perencanaan dan kontrol mutu. Titik fokus filosofi manajemen mutunya adalah keyakinan organisasi terhadap produktivitas individual. Mutu dapat dijamin dengan cara memastikan bahwa setiap individu memiliki bidang yang diperlukannya untuk menjalankan pekerjaan dengan tepat. Dengan perangkat yang tepat, para pekerja akan membuat produk dan jasa yang secara konsisten sesuai dengan harapan kostumer.
Seperti halnya Deming, Juran pun memainkan peran penting dalam membangun kembali Jepang setelah perang Dunia II. Dia diakui jasanya oleh bangsa Jepang dan memfasilitasi persahabatan Amerika Serikat dan Jepang. Upaya Juran menemukan prinsip-prinsip dasar proses manajemen membawanya untuk memfokuskan diri pada mutu sebagai tujuan utama. Beberapa pandangan Juran (Arcaro, 2006:9) tentang mutu sebagai berikut:
a. Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir;
b. Perbaikan mutu merupakan proses berkesinambungan, bukan program sekali jalan.
c. Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator.
d. Pelatihan, misal merupakan prasyarat mutu.
e. Setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan.

Juran sudah memperkirakan keberhasilan bangsa Jepang dalam sebuah pidatonya untuk Organisasi Kontrol Mutu Eropa pada tahun 1966. dia mengatakan bahwa: Bangsa Jepang menonjol di dunia dalam kepemimpinan mutu dan akan menjadi pemimpin dunia dalam dua dekade mendatang karena tak ada pihak lain yang bergerak ke arah mutu dengan kecepatan yang sama dengan Bangsa Jepang.
Bila diterapkan secara tepat, Manajemen Mutu Terpadu merupakan metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan menjawab tantangan lingkungan masa kini. Manajemen Mutu Terpadu dapat dipergunakan untuk mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan di lingkungan sekolah. Manajemen Mutu Terpadu dapat digunakan sebagai perangkat untuk membangun aliansi antara pendidikan, bisnis dan pemerintahan. Aliansi pendidikan memastikan bahwa para profesional sekolah atau wilayah memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan program-program pendidikan. Manajemen Mutu Terpadu dapat memberikan fokus pada pendidikan dan masyarakat. Manajemen Mutu Terpadu membentuk infrastruktur yang fleksibel yang dapat memberikan respons yang cepat terhadap perubahan tuntutan masyarakat. Manajemen Mutu Terpadu dapat membantu pendidikan menyesuaikan diri dengan keterbatasan dana dan waktu. Manajemen Mutu Terpadu memudahkan sekolah mengelola perubahan.
Transformasi menuju sekolah bermutu terpadu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staf, siswa, guru dan komunitas. Prosesnya diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu untuk wilayah dan setiap sekolah serta departemen dalam wilayah tersebut. Visi mutu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kostumer, mendorong keterlibatan total komunitas dalam program, mengembangkan sistem pengukuran nilai tambah pendidikan, menunjang sistem yang diperlukan staf dan siswa untuk mengelola perubahan, serta perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat produk pendidikan menjadi lebih baik.
Agar sekolah mengembangkan fokus mutu, setiap orang dalam sistem sekolah mesti mengakui bahwa setiap output lembaga pendidikan adalah kostumer. Dalam survai terakhir atas 150 pengawas sekolah untuk mengukur pemahaman mereka atas mutu, rupanya 35% responden yang disurvai menunjukkan, mereka tak yakin bila sekolah itu memiliki kostumer. Memang masih lebih banyak pihak dalam komunitas pendidikan yang mengakui adanya kostumer untuk tiap keluaran pendidikan, tapi mutu pendidikan tak kunjung diperbaiki.
Transformasi mutu diawali dengan mengadopsi paradigma baru pendidikan. Cara pikir dan cara kerja lama harus disingkirkan. Dalam bidang pendidikan, memang sungguh sulit bagi orang-orangnya untuk mengembangkan paradigma baru pendidikan. Ada dua keyakinan pokok yang menghalangi tiap upaya penciptaan mutu dalam sistem pendidikan seperti dijelaskan oleh Jerome S. Ascaro (2006:12), yakni: (1) banyak profesional pendidikan yakin bahwa mutu pendidikan bergantung pada besarnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan. Lebih banyak uang yang diinvestasikan dalam pendidikan maka lebih tinggi juga mutu pendidikan dan; (2) banyak profesional pendidikan yang tetap memandang pendidikan sebagai sebuah ‘’jaringan anak manis’’. Mereka bersikukuh untuk bertahan dari tarikan profesional nonpendidikan yang mempengaruhi perubahan sistem. Banyak profesional pendidikan secara terbuka menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen terhadap transformasi mutu.
Pendidikan mesti dipandang sebagai sebuah sistem. Ini merupakan konsep yang amat sulit dipahami para profesional pendidikan. Umumnya orang bekerja dalam bidang pendidikan memulai perbaikan sistem tanpa mengembangkan pemahaman yang penuh atas cara sistem tersebut bekerja. Dalam sebuah analisa rinci atas perguruan tinggi di Inggris belum lama ini, ternyata cukup mengejutkan. Perguruan tinggi itu tak punya catatan tertulis mengenai proses atau prosedur kerja. Fungsi-fungsi bisa berjalan lantaran memang selalu dijalankan. Hanya dengan memandang pendidikan sebagai sebuah sistem maka para profesional pendidikan dapat mengeliminasi pemborosan dari pendidikan dan dapat memperbaiki mutu setiap proses pendidikan.
Konsep dasarnya, mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki. Menurut filosofi manajemen lama, ‘’kalau belum rusak, janganlah diperbaiki’’. Mutu didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru, ‘’bila tidak rusak, perbaikilah, karena bila Anda tidak melakukannya orang lain pasti melakukannya’’. Inilah konsep perbaikan berkelanjutan.
Karakteristik Sekolah Bermutu Terpadu menurut Arcaro (2006:38-39) antara lain: Fokus pada kostumer, keterlibatan total, pengukuran, komitmen dan perbaikan berkelanjutan. Sekolah memiliki kostumer internal dan eksternal. Kostumer internal adalah orang tua, siswa, guru, administrator, staf dan dewan sekolah yang berada di dalam sistem pendidikan. Sedangkan kostumer eksternal adalah masyarakat, perusahaan, keluarga, militer dan perguruan tinggi yang berada di luar organisasi, namun memanfaatkan output proses pendidikan.
Keterlibatan total, setiap orang harus berpartisipasi dalam transformasi mutu. Mutu bukan hanya tanggung jawab dewan sekolah atau pengawas. Mutu menuntut setiap orang memberi kontribusi bagi upaya mutu. Pengukuran. Ini merupakan bidang yang seringkali gagal di banyak sekolah. Banyak hal yang baik terjadi dalam pendidikan sekarang ini, namun para professional pendidikan yang terlibat dalam prosesnya menjadi begitu terfokus pada pemecahan masalah yang tidak bisa mereka ukur efektivitas upaya yang dilakukannya. Dengan kata lain, anda tidak dapat memperbaiki apa yang tidak dapat anda ukur. Sekolah tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan masyarakat, sekalipun ada sarana untuk mengukur kemajuan berdasarkan pencapaian standar tersebut. Para siswa menggunakan nilai ujian untuk mengukur kemajuan di kelas. Komunitas menggunakan anggaran sekolah untuk mengukur efisiensi proses sekolah.
Komitmen pengawas sekolah dan dewan sekolah harus memiliki komitmen pada mutu. Bila mereka tidak memiliki komitmen, proses transformasi mutu tidak akan dapat dimulai karena kalaupun dijalankan pasti gagal. Setiap orang perlu mendukung upaya mutu. Mutu merupakan perubahan budaya yang menyebabkan organisasi mengubah cara kerjanya. Orang biasanya tidak mau berubah, tapi manajemen harus mendukung proses perubahan dengan memberi pendidikan, perangkat, sistem dan proses untuk meningkatkan mutu.
Perbaikan berkelanjutan secara konstan mencari cara untuk memperbaiki setiap proses pendidikan, misalnya mengisi kegiatan dengan hal-hal sebagaimana adanya dan sekalipun ada masalah tidak menganggapnya sebagai masalah.

D. Penutup
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:
1. Manajemen pendidikan berbasis sekolah, menuntut adanya sekolah yang otonom dan kepala sekolah yang memiliki otonomi, khususnya otonomi kepemimpinan atas sekolah yang dipimpinnya. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah yang bersifat implementatif dan aplikatif untuk merealisir manajemen pendidikan berbasis sekolah di lembaga pendidikan persekolahan.
2. Keberhasilan penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah sangat ditentukan oleh political will pemerintah dan kepemimpinan di persekolahan.
3. Proses manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah meliputi kegiatan: (1) penetapan dan telaah tujuan sekolah, (2) review keberhasilan pelaksanaan rencana tahunan sekolah, (3) pengembangan prioritas kerja dan jdwal waktu pelaksanaan, (4) justifikasi program prioritas dalam kesesuaiannya dengan konteks sekolah, (5) perbaikan rencana dengan melengkapi berbagai aspek perencanaan, (6) implikasi sumber daya dalam pelaksanaan program prioritas dan, (7) pelaporan hasil.

DAFTAR PUSTAKA
Arcaro, Jarome S. 2006. Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta.

Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Barner, Tony. 1998. Kaizen Strategies for Successful Leadership (Kepemimpinan Sukses). Jakarta: Interaksara.

Danim, Sudarwan. 2007. Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik. Jakarta: Bumi Aksara.

Jerome S. Arcaro. 2006. Quality in Education: An Impelentation Handbook.
Penterjemah Yosal Iriantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurkolis. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Grasindo.

Suryadi, Ace. 1991. ‘’Biaya dan Keuntungan Pendidikan’’, Mimbar Pendidikan. No 1 Tahun X April 1991. Bandung: IKIP.

Wahono, F. 2000. Kapitalisme Pendidikan – Antara Kompetisi dan Keadilan. Yogyakarta:Insist Press. Cindelaras. Pustaka Pelajar.