KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CIVIC EDUCATION
Prof. Dr. Endang Komara, Drs., M.Si
Guru Besar Sosiologi Pendidikan dan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan
Abstak
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untu mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Di Indonesia telah memasukkan program pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah sekitar satu dekade setelah proklamasi kemerdekaan. Tentu nomenklatur yang digunakan saat itu bukan pendidikan kewarganegaraan. Pengalaman lebih dri setengah abad menyelenggarakan pendidikan keawrganegaraan bahkan pada semua jenjang pendidikan mulai pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi masih menyisahakn persoalan umum dan klasik yakni tingkat kemelekwacanaan politik yang masih rendah apalagi untuk mencapai cita-cita menciptakan warga negara Indonesia yang cerdas dan terampil. Kemelekwacanaan politik bukan hanya pengetahuan politik melainkan kemampuan warga negara yang mumpuni baik dalam aspek pengetahuan, kecakapan, maupun nilai dan sikap. Komponen yang menjadi indicator capaiannya adalah warga negara yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat seperti menguasai pengetahuan tentang dan dalam penyelesaian konflik dan bagaimana menghadapi konflik, mengambil keputusan yang terkait dengan masalah sosial dan ekonomi.
Pembelajaran Civic Education, guru dituntut mengembangkan proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan, menantang, dan membentuk peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Guru PKn harus mampu menyajikan materi pembelajaran secara kontekstual, mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi nyata di lapangan, mengatikan teori dengan praktek, antara harapan dan kenyataan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan mendorong peserta didik untuk memunculkan alternatif pemecahan masalah.
Kata kunci: Kurikulum, pembelajaran, kehidupan bermasyarakat dan Civic Education.
I. Pendahuluan
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (19) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berperadaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif.
Salah satu langkah dalam penyusunan Kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn yang meliputi: Pertama, mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kedua, menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan. Ketiga, mengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD NRI Tahun 1945; nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kompetensi kewarganegaraan. Kelima, mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baim secara utuh. Keenam, mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn.
II. Pembahasan
A. Struktur Kurikulum Civic Education
Dalam pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara imperatif digariskan bahwa: ‘’Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab’’. Karena itu idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan misi suci (mission sacre) dari pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus, seperti dapat dicermati pada Penjelasan Pasa 37 ayat (1) ‘’Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air’’. Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan paksis pendidikan yang utuh pada gilirannya dapat menumbuhkan ‘’civic intelligence’’ dan ‘’civic participation’’ serta ‘’civic responsibility’’ sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia. (Idris Affandi dalam http://www.lpmpjabar.go.id).
Secara historis epistemologis dan pedagogis, pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam Kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). Pada saat itu, mata pelajaran Civics atau Kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Somantri, 1967:7). Istilah Civics tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum 1957 maupun dalam Kurikulum 1946. Namun secara materil dalam Kurikulum SMP dan SMA 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam Kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan.
Kemudian dalam Kurikulum 1968 dan 1969 istilah Civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar pakai (interchangeably). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai mana mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). Dalam Kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan dalam Kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. Sementara itu dalam Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Dept. P&K: 1969).
Selain itu, dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), digunakan beberapa istilah, yakni Pendidikan Kewargaan Negara, Studi Sosial, Civics dan Hukum. Untuk SD 8 tahun pada PPSP digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan mata pelajaran IPS terpadu dan mirip dengan integrated social studies di Amerika. Di situ istilah pendidikan kewargaan negara kelihatannya diartikan sama dengan pendidikan IPS. Di sekolah menengah 4 tahun digunakan istilah studi sosial sebagai pengajaran IPS yang terpadu untuk semua kelas dan pengajaran IPS yang terpisah-pisah dalam bentuk pengajaran geografi, sejarah dan ekonomi sebagai program major pada jurusan IPS. Selain itu juga terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti yang harus ditempuh oleh semua siswa. Sedangkan mata pelajaran Civics dan Hukum diberikan sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung; 1973a).
Selanjutnya dalam Kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini harus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Depdikbud: 1976).
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau spiral of concept development (Taba, 1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas.
Sesuai dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Dari situ dapat dilihat bahwa Pendidikan Pancasila memiliki dimensi pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, dan pendidikan kejuangan.
Bila dianalisis denga cermat, ternyata baik istilah yang dipakai maupun rumusan misi dan organisasi isi mata pelajaran Civics atau Pengetahuan Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di dalam dunia persekolahan yang berkembang selama hampir empat dasawarsa (1960-an s.d. awal 2000-an) menunjukkan telah terjadinya inkonsistensi pemikiran yang secara mendasar yang mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, dan ternyata hal itu berdampak pada terjadinya krisis konseptual dan operasional pedagogis.
Menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:158), hal tersebut tidak usah merasa aneh, karena keadaan seperti ini mirip juga dengan situasi yang pernah dialami di Amerika Serikat, dimana ‘’Civics, Civic/Citizenship Education, Social Studies/Social Science Education’’ sejak kelahirannya tahun 1880-an sampai dengan terbitnya dokumen akademis NCSS (1994) ‘’Curriculum Standards for Social Studies: Expectation of Excellence’’. Namun demikian mereka kini telah berhasil mengatasi krisis konseptual dan kurikuler. Setidaknya mereka kini telah mencapai suatu konsensus akademis dan programatik yang pada gilirannya akan memandu terjadinya proses kurikulum yang lebih koheren.
Bagi Indonesia konsensus serupa sangatlah penting dan didambakan untuk mendapatkan paradigma yang cocok mengenai pendidikan bidang sosial di sekolah. Namun sampai dengan saat ini rasanya belum juga tercapai. Sampai dengan diberlakukannya kurikulum persekolahan tahun 1994, terdapat tiga jenis pendidikan bidang sosial yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diwajibkan untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai bendera dari kelompok mata pelajaran ilmu bumi, sejarah nasional, dan sejarah umum pada jenjang pendidikan dasar; dan mata pelajaran sosial yang berdiri sendiri secara terpisah seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara di sekolah menengah.
Hakikat dari PPKn adalah kesadaran sebagai warganegara (civic literacy), komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (civic engagement), kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (civic skill and participation), penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), dan partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (civic participation and civic responsibility).
Nama PPKn sebenarnya bukan hal yang baru pada kurikulum pendidikan nasional. Pada Kurikulum 1994 nama PPKn juga muncul, kemudian pada Kurikulum 2006 ‘’hilang’’, dan pada Kurikulum 2013 Pancasila dimunculkan kembali. Pada Kurikulum 2006 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan pada Kurikulum 2013 Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Ruang lingkup kurikulum atau substansi utama perubahan PKn menjadi PPKn. Kurikulum PKn 2006 meliputi: persatuan dan kesatuan bangsa; norma, hukum dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga negara; konstitusi negara; kekuasaan dan politik; Pancasila; dan globalisasi. Sedangkan Kurikulum PPKn 2013 meliputi: Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bhineka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia. Selain itu juga ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya meliputi seluruh kegiatan yang ada baik di sekolah melalui kegiatan intra kurikuler, kegiatan ko kurikuler maupun ekstra kurikuler yang dilakukan di dalam dan di luar kelas, melalui diskusi maupun kegiatan di dalam organisasi kesiswaan. Oleh karenanya pendidikan kewarganegaraan di dalamnya termasuk pengalaman, minat, kepentingan pribadi, masyarakat dan negara yang dinyatakan dalam kualitas pribadi seseorang.
Dalam kaitan ini NCSS (National Council for Sosial Studies) merumuskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) meliputi pengaruh-pengaruh positif dari :
(a) pendidikan di sekolah;
(b) pendidikan di rumah; dan
(c) pendidikan di lingkungan masyarakat.
Artinya seluruh kegiatan yang dilakukan peserta didik merupakan bahan masukan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam memahami dan mengapresiasi tujuan dan cita-cita nasional serta membuat keputusan yang cerdas dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Nu’man Somantri (2001 : 299) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pegaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan beberapa uraian di atas PKn adalah diberikan untuk mempersiapkan warga negara yang kritis, analitis, aktif, bersikap dan bertindak demokratis. Sehingga muara dari mata pelajaran PKn adalah mewujudkan warga negara yang partisipatif. Hal tersebut berlangsung sampai sekarang, meskipun dengan tambahan-tambahan dan penyempurnaan. Namun secara substasi ruang lingkup materi yang diberikan tidaklah berbeda.
A. Landasan Pengembangan Kurikulum
Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu mengembangkan suatu kurikulum lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Secara umum terdapat tiga aspek pokok yang mendasari pengembangan kurikulum tersebut, yaitu: landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis.
Landasan filosofis berkaitan dengan pentingnya filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Filsafat ini menjadi landasan utama bagi landasan lainnya. Perumusan tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan filosofis ini ditentukan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan bidang studi, dan tujuan instruksional.
Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi/teori belajar (psychology/theory of learning) dan psikologi perkembangan (developmental psychology). Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana kurikulum itu disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Dengan kata lain, psikologi belajar berkenaan dengan penentuan strategi kurikulum. Sedangkan psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan taraf perkembangan siswa tersebut.
Landasan sosiologis dijadikan sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena pendidikan selalu mengandung nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, keberhasilan suatu pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya yang menjadi dasar dan acuan bagi pendidikan/kurikulum. Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai produk kebudayaan diperlukan dalam pengembangan kurikulum sebagai upaya menyelaraskan isi kurikulum dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia iptek.
B. Pembelajaran Civic Education
Menurut Branson (1999:7) tujuan Civic Education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Tujuan pembelajaran PKn menurut Depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:
a. Berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk membentuk diri bedasarkan karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain.
d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Tujuan PKn yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995:10) adalah, pertama, secara umum tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional yaitu: ‘’Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasysrakatan dan kebangsaan.’’ Kedua, secara khusus tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan: Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi, Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia.
Ahmad Sanusi (dalam Cholisin: 2004:15) menyebutkan bahwa konsep-konsep pokok yang lazimnya merupakan tujuan Civic Education pada umumnya adalah : Kehidupan kita di dalam jaminan-jaminan konstitusi, Pembinaan bangsa menurut syarat-syarat konstitusi, Kesadaran warga negara melalui pendidikan dan komunikasi politik, Pendidikan untuk (ke arah) warga negara yang bertanggung jawab, Latihan-latihan berdemokrasi, Turut serta secara aktif dalam urusan-urusan publik, Sekolah sebagai laboratoriun demokrasi, rosedur dalam pengambilan keputusan, Latihan-latihan kepemimpinan, Pengawasan demokrasi terhadap lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, Menumbuhkan pengertian dan kerjasama Internasional.
Sedangkan menurut Sapriya (2001) tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warganegara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warganegara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partispasi yang efektif dan bertanggung jawab itupun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung keberfungsiannya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.
Tujuan umum pembelajaran PKn ialah mendidik warganegara agar menjadi warganegara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warganegara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis …, Pancasilais sejati (Somantri, 2001:279). Fungsi mata pelajaran PKn adalah sebagai wahana untuk membentuk warganegara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945.
Dari tujuan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, diketahui bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan memuat beberapa hal yang memuat nilai-nilai karakter. Untuk mencapai tujuan tersebut Pendidikan Kewarganegaraan memiliki komponen-komponen yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skill), dan karakter kewarganegaraan (civic disposition) yang masing-masing memiliki unsur. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikemukakan tujuan Pendidikan Kewaranegaran dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang fokus pada pembentukan warga negara yang memiliki keterampilan intelektual, ketrampilan berpartisipasi dalam setiap kegiatan kewarganegaraan dan memiliki karakter kewarganegaraan yang kuat sehingga menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter.
Selain itu tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap warganegara menjadi warganegara yang baik (to be good citizens), yakni warganegara yang memiliki kecerdasan (civic intelliegence) baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
Gagasan perlunya warga negara memiliki kemelekwacanaan politik telah ada dan berkembang sejak berdirnya sebuah negara. Hal ini sangat rasional karena setiap negara memiliki cita-cita luhur yang eksistensinya perlu dijaga dan dipertahankan. Upaya mempertahankan eksistensi negara dilakukan antara lain dengan membangun kecerdasan warag negara dalam bidang politik. Upaya ini dapat ditempuh melalui bentuk pembelajaran agar semua cita-cita dapat diwujudkan secara nyata. Menurut Ian Davies dan Sylvia Hogarth (2004) ada dua pendekatan yang sudah tidak relevan lagi hingga perlu ditolak. Pertama, apa yang dinamakan model ‘’Civics” yang ditafsirkan secara sempit. Model ini dianggap sebagai proses transmisi pengetahuan factual dan metodologi pembelajaran yang menekankan kemelkwacanaan sebagai produk.kapanpun pendekatan ini diujicoba, tetap tidak memberi inspirasi dan tidak memandu peserta didik menjadi warga negara yang baik. Pendekatan kedua yang mesti ditolak disebut model ‘big issues’. Model ini bercirikan upaya pengenalan peserta didik terhadap perlombaan debat tentang isu-isu politik yang menekankan kemelekwacanaan politik sebagai proses belaka.
Mengapa dua model ini tidak mendapat rekomendasi? Ada dua hal yang menjadi kelemahannya, ialah (1) guru hanya berupaya mengangkat isu-isu kontroversial sebagai kasus dengan harapan upaya ini berdampak dan dapat dipahami secara luas, ternyata hal ini tidak terjadi; (2) peserta didik yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu tertentu, lalu dipilih karena dianggap pengetahuannya relevan dengan masalah terkini, namun masalah-masalah tersebut diangkat oleh media bukan oleh ahli pendidikan dan tidak terjadi dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik tidak mendapat materi politik yang layak.
Model alternative yang direkomendasikan oleh Ian Davies dan Sylvia Hogarth (2004) adalah model ‘public discourse’. Model ini berupaya memfasilitasi peserta didik menguasai Bahasa, konsep, kemampuan berargumen dan keterampilan social sebagai syarat berpikir dan berbicara tentang kehidupan dari sudut pandang politik. Model ini menekankan pada proses dan produk. Juga model ini, pengetahuan actual dianggap penting, namun dimanfaatkan bagi kemampuan lain yang lebih penting yakni untuk kemelekwacanaan politik.model alternative ini didukung oleh sejumlah ahli antara lain Newton, Driver, and Osborne (1999) yang menyarankan bahwa melibatkan peserta didik dalam debat secara aktif dipandang sangat tepat untuk mengembangkan konsep. Project of Civic Education yang ada di Inggris juga menemukan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki model praktik demokrasi sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan kewarganegaraan.
Tentunya banyak tantangan dalam menciptakan pembelajaran yang tepat untuk kemelekwacanaan politik. Seperti kurangnya pengalaman professional, rendahnya tingkat pengetahuan peserta didik, sifat ilmu politik yang membingungkan (mana yang perlu diterapkan dan mana yang perlu diabaikan), jenis perilaku mana yang diharapkan dari peserta didik dan model inovatif dan progresif manakan yang dapat digunakan walaupun seringkali membingungkan. Dari fakta ini, tampak bahwa untuk mencapai warga negara yang melek politik banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru dan kesiapan peserta didik. Oleh karena itu, untuk membangun kemelekwacanaan politik diperlukan strategi pembelajaran yang tepat.
Model alternatif ‘public discourse’ yang direkomendasikan oleh Ian Davies dan Sylvia Hogarth (2004) dapat diterapkan dengan variasi strategi atau teori belajar dari Marzano (1985) yang dinamakan Dimension of Learning. Menurut teori ini, proses pembelajaran akan berhasil apabila guru memulai dengan pemberian persepsi dan sikap positif (positive perception ang attitudes) terhadap para siswa.pada tahap ini guru memberikan motivasi kepada siswanya mengenai pentingnya melek politik bagi warga negara. Dengan penerapan strategi ini, maka tahap selanjutnya akan terjadi, yakni siswa dengan sendirinya akan berupaya mendapatkan pengetahuan dan beruopaya mengintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah ada pada dirinya (acquiring and integrating knowledge). Bila proses ini sudah terjadi, maka siswa tidak perlu lagi didorong untuk mendalami pengetahuan karena dengan sendirinya mereka akan berupaya memperluas dan memperbaiki pengetahuan yang telah dimilikinya (extending and refining knowledge). Kemudian ia pun akan beruapa menggunakan pengetahuan tersebut secara bermakna (using knowledge meaningfully) sehingga pada akhirnya ia akan menggunakan pengetahuan sebagai kebiasaan berpikir secara produktif (using productive habit of mind).
C. Model Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013
Model merupakan suatu bentuk tiruan (replika) dari suatu benda yang sesungguhnya. Suatu contoh konseptual atau prosedur dari suatu program, sistem atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Sedangkan model pembelajaran merupakan contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan. Suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode dan teknik pembelajaran.
Pendekatan pembelajaran merupakan suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu (filosofis, psikologis, didaktis dan ekologis) yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran tertentu. Misalnya pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah (observing, questioning, associating, experimenting dan networking). Metode pembelajaran merupakan prosedur, urutan, langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkrit yang dipakai saat prosedur pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Suatu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Contoh penerapan Pendekatan: Contextual Teaching and Learning. Metode: Cooperative Learning. Teknik: Diskusi Kelompok. Model: Jigsaw.
Model pembelajaran dalam kurikulum 2013 antara lain: Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning); Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning); dan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning).
Model Pembelajaran Penemuan adalah memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (budiningsih, 2005:43). Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive process sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating conceps and principles in the mind (penemuan merupakan proses mental melalui konsep asimilasi dan memaknai prinsip). Sebagai strategi belajar, Discovery Learning mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry) dan Problem Solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini, pada Discovery Learning lebih menekankan ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan discovery masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru, sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian.
Problem Solving lebih memberi tekanan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Akan tetapi prinsip belajar yang nampak jelas dalam Discovery Learning adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final akan tetapi siswa sebagai peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk (konstruksi) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir.
Dengan mengaplikasikan metode Discovery Learning secara berulang-ulang dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. Penggunaan Discovery Learning ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented kestudent oriented. Mengubah modus Ekspositori siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus Discovery siswa menemukan informasi sendiri.
Model Pembelajaran Berbasis Proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan ekplorasi, penilaian, interpretasi, sistesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya.
Melalui Pembelajaran berbasis Proyek, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratis yang mengintegrasikan berbagai subyek (materi) dalaam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan inverstigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik.
Pembelajaran Berbasis Proyek dapat dikatakan sebagai operasionalisasi konsep ‘’Pendidikan Berbasis Produksi’’ yang dikembangkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai institusi yang berfungsi untuk menyiapkan lulusan untuk bekerja di dunia usaha dan industri harus dapat membekali peserta didiknya dengan ‘’kompetensi terstandar’’ yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang masing-masing. Dengan pembelajaran ‘’berbasis produksi’’ peserta didik di SMK diperkenalkan dengan suasana dan makna kerja yang sesungguhnya di dunia kerja. Dengan demikian model pembelajaran yang cocok untuk SMK adalah pembelajaran berbasis proyek.
Model Pembelajaran Berbasis Masalah adalah kurikulum dalam proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Model pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh peserta didik yang diharapkan dapat menambah keterampilan peserta didik dalam pencapaian materi pembelajaran. Strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis masalah antara lain: permasalahan sebagai kajian, permasalahan sebagai penjajakan pemahaman, permasalahan sebagai contoh, permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses, dan permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik.
Akhirnya dengan menggunakan berbagai model pembelajaran dalam kurikulum 2013 diharapkan para peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi moralitas, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.
Berbicara mengenai Kurikulum yang senantiasa mengalami perubahan, terkadang para pendidik berkomentar kenapa kurikulum berubah-rubah padahal yang dulu juga belum maksimal, yang lainnya berkata “namanya juga kurikulum pasti berubah-rubah sesuai dengan kebutuhan
Memperhatikan begitu penting sekali masalah pendidikan bagi para siswa, maka pemerintah terus berusaha sekuat tenaga untuk menguji bahkan akan menganti kurikulum. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan sesungguhnya kurikulum yang baru tengah menjalani tahapan uji publik ini memiliki tujuan utama membangun sisi kemampuan berpikir anak-anak secara ilmiah. Beliau yakin bahwasannya ini akan sanagat berdampak baik mengingat begitu banyaknya laboratorium alami yang bisa dieksplorasi oleh para anak/siswa. Meskipun mereka banyak meraih prestasi gemilang di arena kancah dunia pada berbagai olimpiade sains serta matematika, rata-rata kesanggupan dan kemampuan berpikir peserta didik/anak Indonesia secara ilmiah masih tetap dianggap masih relatif rendah. Hal ini samapai-samapi semapat diperlihatkan melalui hasil penelitian “Trends in International Mathematics and Science Study 2007 (TIMSS).”
Dari berbagai pendapat ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil berkaitan dengan sisi kelebihan serta kekurangan yang ada pada kurikulum 2013, diantaranya adalah :
1. Kekurangan.
Kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum 2013 ialah sebagai berikut :
Kurikulum 2013 bertolak belakangn dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegenai Sistem Pendidikan Nasional dikarenakan penekanan pengembangan kurikulum itu hanya berpatokan pada orientasi pragmatis. Selain itu juga , kurikulum 2013 tidak dilandaskan pada evaluasi dari pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 sehingga pada tataran pelaksanaannya dapat membingungkan guru itu sendiri beserta yang terlibat di dunia pendidikan.
Guru juga tidak pernah diajak/dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan pada kurikulum 2013 . Pemerintah melihat seakan-akan guru dan siswa itu memilki kapasitas yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.
Tidak adanya keserasian antara orientasi proses pembelajaran serta hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan itu sulit untuk capai dikarenakan kebijakan ujian nasional (UN) masih tetap diberlakukan. UN hanya bisa mendorong orientasi pendidikan tergantung pada hasil semata dan tanpa sama sekali memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung. Hal ini sanagat berdampak pada tidak dianggap penting untuk mata pelajaran yang tidak diujikan pada UN. Padahal kita tahu, mata pelajaran yang tidak di-UN-kan juga memberikan kontribusi yang sanagat besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai..
Pemerintah mengintegrasikan muatan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) serta Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bagi jenjang pendidikan tingkat dasar.
2. Kelebihan kurikulum 2013.
Sesudah kita melihat kekurangan-kekurang kurikulum 2013 tentunya ada kelebihannya walaupun Sulit juga mengambil kesimpulan mengenai kelebihannya yang ada pada kurikulum 2013,mungkin bagian yang menjadi kelebihan dari kurikulum 2013 ialah seluruh anak / siswa dituntut untuk menjadi kreatif serta inovatif,selain itu ada juga yang namanya pengembangan karakter siswa yang sudah diintegrasikan kedalam semua program studi yang ada.
Namun kalau kita lihat apa yang terkandung dan yang menjadi tujuan dari kurikulum 2013 itu di dunia pendidikan yang berbasis pesantren, Misalanya Pesantren Persatuan Islam, hal itu sudah menjadi biasa, bahwa anak dituntut menjadi lebih kreatif serta penekanan aspek afektif sangat ditekankan sehingga anak itu tidak haya cakap dari sisi kognitif namun masalah akhlaknya juga harus menjadi penilaian yang tidak bisa diganggu dan ditawar-tawar lagi, semoga bermanfaat. dapatkan panduan disini
Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa perkembangan PKn di Indonesia mengalami pergantian nama dari civics, kewargaan negara, PMP, PPKn, kemudian menjadi PKn. Perubahan ini juga nampak diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral. Penanaman nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari menjadi kurang terinternalisasi melaui pembelajaran PKn di kelas. Sehingga menyebabkan semakin sulit mengembangkan Pendidikan Karakter dikarenakan materi PKn lebih fokus pada materi pendidikan politik dan hukum.
Kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai materi, juga dirancang untuk mengenal, menyadari/ peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. Dalam struktur kurikulum kita, ada dua mata pelajaran yang terkait langsung dengan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia, yaitu Pendidikan Agama dan PKn. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang secara langsung (eksplisit) mengenalkan nilai-nilai, dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai (Sri Narwanti, 2011:83-85). Namun dikarenakan nilai-nilai karakter yang ditanamkan terlalu banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk ditanamkan seluruhnya pada setiap mata pelajaran. Penanaman nilai-nilai karakter yang terlalu banyak dan dibebankan pada setiap mata pelajaran dirasa terlalu berat, sehingga dipilih beberapa yang menjadi nilai utama dan dikelompokkan menjadi nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang dianggap sesuai. Distribusi nilai-nilai utama dalam mata pelajaran PKn adalah Nasionalis, patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai karagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain (Kemdiknas, 2010:37).
Sesuai dengan tujuan PKn dalam Permendiknas tentang Standar isi yang salah satunya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama
Kewarganegaraan, ketrampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan, menunjukan bahwa salah satu misi yang diemban PKn adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang menjadi misi PKn meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan demi terciptanya warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu warga negara yang cerdas berdasarkan substansi pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge), terampil berdasarkan substansi keterampilan kewarganegaraan (civic skill), dan warga negara yang berkarakter berdasarkan substansi karakter kewarganegaraan (civic dispositions). Ketiga aspek inilah yang akan dibangun dalam diri peserta didik manusia Indonesia, yang nantinya akan berkembang menjadi sebuah penalaran yang akan terwujud dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan cita-cita membangun masyarakat madani dengan kekuatan pemberdayaan warga negara (citizen empowerment), tentu saja dengan materi karakter yang bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia.
Nilai-nilai karakter yang diajarkan dalam PKn meliputi nilai karakter pokok dan nilai karakter utama. Nilai karakter pokok mata pelajaran PKn meliputi: kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kedemokratisan, dan kepedulian. Sedangkan nilai karakter utama mata pelajaran PKn yaitu; nasionalisme, kepatuhan pada aturan sosial, menghargai keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berfikir logis, krits, kreatif, dan inovatif, dan kemandirian (Kemendiknas, 2010:19). Nilai-nilai karakter ini dapat dikembangkan lebih luas lagi agar dapat memperkuat fungsi. PKn sebagai Pendidikan Karakter pada peserta didik.
Membentuk karakter warga negara yang mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, selain tiga komponen yaitu civic knowledge, civic skill, civic disposition, juga diperlukan pendidikan karakter yang merupakan nilai-nilai yang mengatur kehidupan sehari-hari yang mencakup pengenalan nilai-nilai, kesadaran akan pentingnya nilai itu secara mendalam, dan dapat diwujudkan dalam penghayatan tingkah laku keseharian terutama dengan pembelajaran PKn dan dengan pengenalan nilai-nilai yang terpadu dalam mata pelajaran PKn.
Prinsip Pendidikan Karakter
Menurut Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama Kemdiknas (2010: 23), terdapat sebelas prinsip yang dapat mempenggaruhi efektifitas pelaksanaan pendidikan karakter. Prinsip tersebut antara lain:Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter, Mengidentifikasikan karakter secara komprehensif supaya mencakup, pemikiran, perasaan, dan perilaku. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulia Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang Berdasarkan prinsip pendidikan karakter, dapat dikemukan bahwa dalam melaksanakan pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah, hendaknya menggunakan prinsip-prinsip pendidikan karakter agar karakter yang akan dicapai dapat terinternalisasi dengan baik pada peserta didik dan dapat diaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan karakter dapat terlaksana sampai pada tahap pengamalan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai wacana dalam pembelajaran di kelas.
Pendidikan Karakter Terpadu Pembelajaran
Pendidikan karakter yang terpadu dalam pembelajaran merupakan pengenalan nilai-nilai, diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan internalisasi nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didiksehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pengenalan nilai melalui bahan ajar dapat dilakukan dengan mengutamakan internalisasi nilai-nilai melalui kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran, bukan melakukan penekanan pada nilai-nilai yang akan dicapai.
Kegiatan pembelajaran bertujuan menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan serta dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari, atau peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dalam bentuk perilaku (Jamal Ma’mur Asmani, 2012:59). Internalisasi nilai-nilai ini dilaksanakan melalui integrasi pendidikan kararter di dalam proses pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Pelaksanaan tersebut dapat menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
Pembelajaran PKn dan Pengembangan Pendidikan Karakter.
Kegiatan pembelajaran PKn bertujuan membangun karakter peserta didik. Indikator ketercapaian tujuan pendidikan karakter tersebut adalah perubahan karakter peserta didik. Perubahan tersebut diusahakan dalam mata pelajaran PKn secara ekslpisit maupun implisit. Hal ini bermaksud bahwa perubahan karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja/ direncanakan (instructional effect), bukan sekedar dampak ikutan/ pengiring (nurturant effect) (Cholisin, 2011:3). Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan karakter sudah ditunjukkan pada komponen Pendidikan Kewarganegaraan yang salah satunya adalah karakter kewarganegaraan.
Perwujudan usaha pembangunan karakter peserta didik tersebut dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah terutama di dalam kelas secara eksplisit dalam materi pelajaran PKn atau diajarkan secara terintegrasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan ini dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Sebagaimana disebutkan di atas, prinsip-prinsip Contextual Teaching and Learning disarankan diaplikasikan pada semua tahapan pembelajaran karena prinsip-prinsip pembelajaran tersebut sekaligus dapat memfasilitasi terinternalisasinya nilai-nilai. Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang memiliki komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Menurut Wina Sanjaya, (2010:58), komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut di atas jika dilaksanakan dengan baik dan sitematis, maka proses pembelajaran menjadi terarah dan fokus pada target yang akan dituju serta diharapkan meningkatkan motiavasi pendidik maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar.
III. Kesimpulan
a. Pendidikan adalah daya upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.
b. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bnagsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
c. Guru merupakan contoh (patten) para peserta didik, maka tampilan guru sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pembelajaran peserta didiknya.guru dapat menyajikan proses pembelajaran yang menarik, memberi motivasi dan menginspirasi, diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman guru yang senantiasa diperbaharui dengan berbagai masukan positif yang didapat dari berbagai sumber belajar. Pengetahuan dan pengalaman dapat diperoleh dari buku, mass media, kegiatan seminar maupun melalui pelatihan pendidian. Dalam proses belajarnya guru dituntut menghasilkan karya dan inovasi yang dapat mencerahkan untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan semua potensi peserta didik dan mereka bukan sekadar bias meraih, tapi bias melampaui cita-citanya. Guru bukan hanya seorang pengajar, tetapi lebih dari itu guru merupakan pendidik. Sebagai pendidik, guru harus memiliki berbagai kemampuan sebagai kompetensi yang harus dimiliki sebagai pendidik professional. Baik kompetensi pendagogik, kepribadian, social maupun profesional.
d. Perkembangan Civics dan Civic Education di Indonesia terjadi pada tahun: pertama, Kewarganegaraan (1957) membahas cara memperoleh dan kehilangan kewargaan negara. Kedua, Civics (1962) tampil dalam bentuk indoktrinasi politik. Ketiga, Pendidikan Kewargaan Negara (1968) sebagai unsur dari pendidikan kewargaan negara yang bernuansa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Keempat, Pendidikan Kewargaan Negara (1969) tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS. Kelima, Pendidikan Kewargaan Negara (1973) yang diidentikkan dengan pengajaran IPS. Keenam, Pendidikan Moral Pancasila (1975 dan 1984) tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4. Ketujuh, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994) sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4. Kedelepan, PKn (2006) yang meliputi persatuan dan kesatuan bangsa; norma, hukum dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga negara; konstitusi negara; kekuasaan dan politik; Pancasila; dan globalisasi. Kesembilan, PPKn (2013) yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bhineka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehiduoan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia.
e. Ruang lingkup Civic Education meliputi seluruh program dari sekolah; Civic Education meliputi berbagai macam kegiatan belajar mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan tingkah laku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis; dalam Civic Education termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat obyektif hidup bernegara.
f. Melalui Pembelajaran PKn siswa diharapkan, pertama, memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup Negara Republik Indonesia. Kedua, melek konstitusi (UUD NRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Ketiga, menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir di atas. Keempat, mengamalkan dan membakukan hal-hal di atas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.
g. Pendidikan karakter melalui pembelajaran aktif dalam PKn merupakan suatu peristiwa yang meliputi berbagai komponen yang dilaksanakan secara terpadu, dirancang dengan sistematis, dan dilaksanakan secara kontinyu dengan tujuan yang terarah pada karakter dan sikap warga negara yang baik sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional, serta mampu menggali, mengolah dan menerapkan kemampuan peserta didik secara utuh sesuai dengan bakatnya.
DAFTAR PUSTAKA
Branson. 1999. Belajar Civic Education. Jakarta: Rineka Cipta.
Departemen P&K. 1962. Kurikulum Sekolah Dasar. Jakarta.
Departemen P&K. 1969. Pedoman Kerja Sekolah Pendidikan Guru. Jakarta.
Departemen P&K. 1976. Kurikulum Sekolah Menengah Atas 1975: Buku I Ketentuan Pokok. Jakarta: Balai Pustaka.
Djahiri. A. Kosasih. 1994/1995. Dasar Umum Metodologi Pengajaran Pendidikan Nilai, Moral. Bandung: LAB PPKn IKIP.
Ian Davies & Sylvia Hogarth. 2004. Political Literacy: Issues for Teachers and Learners. Dalam Jack Demaine 2004. Citizenship and Political Education Today. London: Palgrave Macmillan Ltd.
Newton, P., Driver, R. and Osborne, J. 1999. ‘The Place of Argumentation in the Pedagogy of School Science’, International Journal of Science Education, 21.
PPSP IKIP Bandung. 1973a. Program Kurikulum Studi Sosial Sekolah Dasar Pembangunan. Bandung.
Sapriya. 2001. Ontologi Pendidikan Keawarganegaraan dan Perannya dalam Pembangunan Karakter Pribadi dan Kebangsaan Indonesia. Dalam Budimansyah, D & Komalasari, K. (Eds). 2011. Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa Penghargaan dan Kehormatan 70 tahun Prof. Dr. H. Endang Somantri, M.Ed. (hlm. 136-150). Bandung: Widya Aksara Press.
Somantri, N. 1967. Pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah. Bandung: IKIP Bandung.
Somantri, N. 2001. Community Civic Education: Basic Concept and Esensial Elements. Bandung: Center for Indonesian Civic Education (CICED).
Taba, Hilda. 1967. The Process of Education. Dalam www.got.blogger.com.
Winataputra, Udin dan Dasim Budimansyah. 2007. Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bumi Siliwangi: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.